MustRead

|

PUTUSAN MK POTENSI KONFLIK DAN DISINTEGRASI BANGSA

Oleh : Paul Douw

Kebijakan negara untuk menyelesaikan sengketa Pilkada melalui Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi banyak menuai protes bahkan melahirkan masalah baru yang mengancam disintegrasi sosial dan disintegrasi bangsa syukur-syukur kalau putusan itu benar-benar berpihak pada keadilan haiki yang didukung oleh fakta, data dan informasi yang akurat.  Akan tetapi kalau putusan MK hanya didasarkan pada setting opening perbedaan pandangan hakim berdasarkan asumsi dan teori tetapi tidak berdasarkan atas fakta sesungguhnya, maka inilah awal ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah RI diberbagai tingkatan bahkan lebih parah lagi orang tidak lagi percaya kepada Tuhan sebab fakta keputusan MK bisa mengalahkan fakta dan dukungan do’a berbagai lapisan masyarakat dari berbagai agama yang ada.  Begitu arogansinya lembaga yang bernama KPU (Komisi Penipu Ulung) dan MK (Mahkamah Kotor) dalam pengambilan amar putusan selalu didasarkan atas karakter penipu dan permainan kotor.

Seperti diberitakan oleh koran lokal Radar Sorong Propinsi Papua Barat edisi hari Jumat tanggal 29 Oktober pada halaman 1 (satu) yang bertuliskan gugatan ditolak MK,  masyarakat Kerom ingin pindah negara.  Terlepas dari benar atau tidaknya langkah tersebut dilakukan oleh tokoh adat dan seluruh masyarakat adat Kerom akan tetapi potensi disintegrasi bangsa sangat terbuka lebar oleh karena ketidakjujuran dan banyaknya penyimpangan norma dan etika berbangsa dan bernegara yang ironisnya justru dilakukan oleh lembaga-lembaga independen seperti KPU dan MK, bahkan lembaga negara lainnya juga ikut bermain kotor.

Kasus sengketa Pilkada Kabupaten Fakfak sebagai bukti nyata bahwa di NKRI lembaga-lembaga tinggi negara seperti Kepresidenan, DPR RI, MPR, DPD, TNI/POLRI dan lembaga indepeden lainnya yang dibentuk untuk kepentingan bangsa dan negara seperti KPU, MK, Bawaslu serta lembaga peradilan lainnya tidak lagi mampu untuk menyatakan kebenaran sesungguhnya karena mungkin juga mentalitas bangsa ini telah dididik sebagai bangsa penipu, perampok, dan suka memutar balikkan fakta akibat terlalu lama dijajah oleh Belanda/Jepang sehingga mewarisi sifat dan karakter penjajah.  Itulah ciri khas bangsa materialis yang selalu menghalalkan semua cara untuk mencapai ambisi pribadi dan kelompok.  Boleh jadi ancaman disintegrasi bangsa juga akan muncul dari masyarakat Fakfak  seperti Kabupaten lainnya di Papua meskipun sejarah RI mencatat bahwa Fakfak sebagai penyanggah RI di Papua

Buntut dari amar putusan MK NO. 187/PHPU-D-VIII/2010 tanggal 29 Oktober 2010 telah berdampak pada instabilitas daerah ; pemalangan fasilitas umum, berupa kantor pemerintahan, rumah sekolah, jalan raya, pengrusakan rumah pribadi, perkelahian antar warga serta demo besar-besaran duduki DPR dilakukan oleh massa pendukung kandidat Bupati/Wakil Fakfak Said Hindom dan Ali Baham Temongmere yang sesungguhnya harus menang dalam Pilkada Fakfak karena memperoleh dukungan suara 13.142 suara (37 %), sementara lainnya dibawah 30%.  Justru permohonannya ditolak oleh MK dan MK tetap memenangkan termohon KPU Fakfak yang telah menetapkan pemenang Pilkada Fakfak pasangan MODO dengan dukungan suara 9096 suara (25 %).

Dalam aksi demo massa pendukung SAHABAT dihalaman gedung DPR diwarnai dengan Sumpah Adat dengan mengkafani 3 batang pohon pisang dengan kain putih sebagai simbol kematian dan pertumpahan darah akan terjadi di Kabupaten Fakfak, jika presiden tidak membentuk tim pencari fakta untuk menginvestigasi perampasan 13.142 suara pendukung SAHABAT yang bisa dijadikan Sebagai novum untuk membatalkan amar putusan MK yang terkesan buru-buru penuh rekayasa dan mungkin juga berbuntut pada penyuapan hakim Mahkamah Konstitusi seperti dilontarkan oleh Refli Harun pakar hukum tata negara UI.

Sesungguhnya banyak kejanggalan dalam fakta persidangan di MK yang bisa terungkap jika tim investigasi MK atau tim pencari fakta Komnas HAM turun lapangan (Kabupaten Fakfak).  Rakyat Fakfak sangat menanti nurani dan moralitas pemimpin bangsa untuk memberikan perhatian khusus pada kasus sengketa Pilkada Fakfak sekaligus mencegah disintegrasi bangsa dan pertumpahan darah di negeri ini.  Anas Urbaningrum ketua umum demokrat bisa dijadikan pintu masuk kasus ini.

8 Komentar »» “PUTUSAN MK POTENSI KONFLIK DAN DISINTEGRASI BANGSA”

  1. Zia dosen PTN di kota Malang yg lahir di Fakfak.. says:

    SAHABAT anda telah masuk pada kotak pandora politik kepartaian… sebelum uang anda habis dijakarta lebih baik uang itu anda pakai untuk membangun sesuatu yg bisa bermanfaat bagi masyarakat fakfak. jadilah politis yg negarawan, jadilah mitra pemerintah yg kritis rasional dan obyektif… bangunla demokrasi lokal yg sehat untuk kemajuan fakfak.

  2. NN says:

    Setuju kk ZAB…

  3. ZAB says:

    Kepada seluruh bangsa dan setanah air dalam Indonesia yang kita cintai bersama, mari kita pahami secara mendalam, bijak dan arif dalam melihat pilkada di indonesia termasuk di kabupaten Fakfak.keberlangsungan Pilkada disuatu daerah sebagaimana yang diatur oleh UU untuk memilih Bupati/Wakil Bupati/walikota/wakil walikota dan gubernur/wakil gubernur yang dilaksanakan setiap 5 tahun memiliki makna pelaksanaan demokrasi untuk kepentingan membangun masyarakat dan sekaligus bermakna substansial bagi seluruh rakyat Indonesia guna mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh dlm NKRI. Bahwa terjadi ekses dalam proses/pasca pilkada merupakan sesuatu peristiwa yg melekat manakala ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang dan diterima sebagai konsekwensi keikutsertaan kita dalam Pilkada dimaksud.
    selanjutnya UU pun mengatur bahwa penyelesaian sengketa pilkada di putuskan oleh MK secara obyektif dan bersifat final/tetap dan harus dilaksanakan oleh semua pihak (pemohon atau termohon), maka telah menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk tunduk dan mentaati tanpa mengarahkan persepsi masyarakat keluar (disintegrasi) dari kerangka NKRI hanya karena alasan kalah dalam Pilkada. terlalu naif apabila kekalahan dalam pilkada berimplikasi ke disintegrasi bangsa.
    coba kita simak pernyataan dari Tim SAHABAT dibawah ini:
    “Kasus sengketa Pilkada Kabupaten Fakfak sebagai bukti nyata bahwa di NKRI lembaga-lembaga tinggi negara seperti Kepresidenan, DPR RI, MPR, DPD, TNI/POLRI dan lembaga indepeden lainnya yang dibentuk untuk kepentingan bangsa dan negara seperti KPU, MK, Bawaslu serta lembaga peradilan lainnya tidak lagi mampu untuk menyatakan kebenaran sesungguhnya karena mungkin juga mentalitas bangsa ini telah dididik sebagai bangsa penipu, perampok, dan suka memutar balikkan fakta akibat terlalu lama dijajah oleh Belanda/Jepang sehingga mewarisi sifat dan karakter penjajah. Itulah ciri khas bangsa materialis yang selalu menghalalkan semua cara untuk mencapai ambisi pribadi dan kelompok. Boleh jadi ancaman disintegrasi bangsa juga akan muncul dari masyarakat Fakfak seperti Kabupaten lainnya di Papua meskipun sejarah RI mencatat bahwa Fakfak sebagai penyanggah RI di Papua”

    saya ingin menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak memperlihatkan kedewasaan berpolitik, kedewasaan berbangsa dan kesadaran bernegara bagi kita masyarakat fakfak sebagaimana yang kita kenal selama ini, selalu menghormati keberadaan papua dalam NKRI. namun hari ini penghormatan tersebut telah dicederai oleh kelompok kecil masyarakat fakfak yang bisa menterjemahkan itu akibat dalih kekuasaan pribadi/kelompok semata secara ambisius.
    kalau saat itu Tim SAHABAT mempersiapkan data autentik secara baik/faktual (tidak ada tipex dan pemalsuan tandatangan sebagaimana yg telah diakui oleh pemilik tandatangan bahwa itu benar-benar pemalsuan) maka mungkin saja yang menang adalah SAHABAT dan kami semua akan menghormatinya pula.

    sekali lagi bahwa tidak akan ada disintegrasi bangsa hanya karena ada pihak kalah dalam Pilkada dan jangan berteriak disintegrasi hanya karena ambisi pribadi. sekarang baru kita warga fakfak baru tahu bahwa sebenarnya siapa yang berpotensi berteriak disintegrasi bangsa itu, kalaulah ada yang menyuarakan itu (pada masa lalu), karena dinamika praksis yang berangkat dalam konteks keadilan dan kesejahteraan sebagai warga negara bukan karena kalah menang dalam pilkada.
    jangan menghantam lembaga negara, jangan menghina warga negara karena itu perbuatan tidak terpuji dan terkebelakang. mohon kepada leadernya agar mampu mengendalikan situasinya bukan membiarkan masanya berteriak disinterasi bangsa untuk kepentingan sesaat.
    trimakasih

    • Tukul says:

      Lo tulis terlalu panjang bro,, pusing aku membacanya…!!! mending buat web/blog sekalian…wkwkwkwkwk

  4. NN says:

    maka inilah awal ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah RI diberbagai tingkatan bahkan lebih parah lagi orang tidak lagi percaya kepada Tuhan sebab fakta keputusan MK bisa mengalahkan fakta dan dukungan do’a berbagai lapisan masyarakat dari berbagai agama yang ada. Begitu arogansinya lembaga yang bernama KPU (Komisi Penipu Ulung) dan MK (Mahkamah Kotor) dalam pengambilan amar putusan selalu didasarkan atas karakter penipu dan permainan kotor.

    Paul Douw mengatakan tidak percaya kepada Tuhan karena dukungan doanya tidak dikabulkan…

    emangnya setiap doa harus 100% dikabulkan???walau didoakan oleh 1000 bahkan 1 juta orang sekalipun…tidak demikian…Tuhan lebih berkuasa, kita hanya berdoa dan berusaha tapi Tuhanlah yang menentukan…

    Klo anda mengindikasikan KPU dan MK seperti itu maka terlihat dari bahasa anda maka bisa disimpulankan bahwa anda orang yang sakit hati dan tidak bisa menerima kenyataan…

    Lebih berbahaya lagi segala tuduhan anda tidak benar, berarti itu fitnah dan dosa besar…

    Kasihan sekali melihatnya…. Klo anda merasa betul kenapa kemarin tidak bisa dibuktikan di MK…
    Koq sekarang berteriak-teriak seperti orang gila… dan bisa jadi provokator di tanah fakfak….

  5. Nn says:

    Paul Douw sedikit lagi su stress… pengen menang tapi hanya MIMPI…

Tinggalkan Komentar Anda